Peserta #rembugdesa

Peserta #rembugdesa

Kalibagor, (15/3) Gerakan Desa Membangun Kabupaten Banyumas mengirimkan delegasi dalam acara Rembug Desa di Desa Mekarwangi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 12 Maret 2014, yang di wakili oleh beberapa Desa di Kabupaten Banyumas.

Peserta Rembug Desa adalah desa-desa yang memiliki komitmen tinggi pada peningkatan kerja pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat desa. Rembug Desa  diikuti oleh 300 desa, dan video konferensi secara live video streaming yang diikuti beberapa desa di Indonesia.

Dialog langsung dengan Desa-desa di wilayah Indonesia

Dialog langsung dengan Desa-desa di wilayah Indonesia

Maksud dan Tujuan Rembug Desa:
1. Pemerintah desa mampu menyusun langkah-langkah strategis dalam
penerapan UU Desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun
penganggaran pembangunan.
2. Pemerintah desa merancang sistem Lingkar Belajar Antardesa yang
mampu menjadi ruang untuk berbagi pengalaman dalam tata kelola
desa yang baik dan bersih.
3. Pengarusutamaan isuisu strategis perdesaan, terutama pada masa
transisi penerapan UU Desa.
4. Membangun komunikasi mudah antardesa dan dengan para pemegang kebijakan.

Desa Kalibagor salah satunya mengikuti kegiatan Rembug Desa yang dilaksanakan 2 hari di Desa Mekarwangi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor. Kegiatan Rembug Desa hari pertama dengan di bagi 6 kelas :   Kelas A : Strategi Desa Melek IT, Dari Infomobilisasi Menuju Mobilisasi Sumber Daya, Kelas B: Pengembangan BUMDes untuk Tumbuhkan
Perekonomian Desa, Kelas C: Pembangunan Desa Berwawasan Kearifan Lokal dan
Lingkungan, Kelas D: Kerjasama Antardesa dan Pembangunan Kawasan
Perdesaan, Kelas E: Penguatan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan, Kelas F: Strategi Pendampingan dan Pemberdayaan Desa. Hari kedua kegiatan Rembug Desa Dialog langsung dengan Desa-desa di Indonesia melalui video Converensi.

Berikut ini adalah sepuluh poin hasil Rembug Desa yang di bacakan oleh Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, Banyumas sebagai wakil desa-desa:

  1. Desa segera merumuskan kewenangan lokal berskala desa sebagai perwujudan asas rekognisi dan subsidiaritas desa, terutama pada kewenangan-kewenangan yang berpotensi tumpang-tindih dengan kebijakan sektoral.
  2. Desa segera melakukan inventarisasi secara rinci aset-aset desa dan pengelolaan aset desa. Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten) harus memberikan dukungan pada kewenangan desa dalam pengelolaan APBDesa.
  3. Desa berkomitmen mewujudkan visi dan misi desa melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) untuk tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diprioritaskan untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat, pelayanan publik, infrastruktur umum, pengentasan kemiskinan, dan usaha pengembangan ekonomi desa, termasuk memperhatikan perempuan, anak, lingkungan, dan kearifan masyarakat.
  5. Musyawarah desa harus melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang mewakili kepentingan yang ada di desa, seperti lembaga adat, petani, kelompok budaya, kelompok buruh migran, kelompok perempuan, dan kelompok kepentingan lain yang ada di masyarakat.
  6. Desa melalui musyawarah desa bisa membuat atau memodifikasi struktur organisasi desa agar sesuai dengan kebutuhan desa. Desa mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di desa.
  7. Desa berkomitmen untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi desa yang mendukung komunikasi dan penyebarkan informasi yang seluas-luasnya.
  8. Desa berwenang membangun dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui musyawarah desa untuk menumbuhkan dan penyebaran sentra ekonomi di desa.
  9. Pembangunan kawasan perdesaan mengutamakan pembangunan sumber daya manusia dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan kearifan kolektif masyarakat. Kerjasama antardesa diperlukan untuk melindungi dan memaksimalkan potensi desa yang menyangkut hajat hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan.
  10. Desa mempunyai hak dan kewenangan memilih jenis pendampingan, baik teknis/non teknis berdasar kebutuhan dan sesuai perencanaan/ pelaksanaan dari RPJMDes dan RKPDesa.

Peserta Rembug Desa merekomendasikan 10 poin hasil Rembug Desa 2014 di atas sebagai pertimbangan pemerintah dalam perumusan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Desa.

sumber dari: http://rembug.desa.web.id/rembug-1000desa-lahirkan-10-strategi-percepatan-pembangunan-perdesaan/

Peserta #rembugdesa

Peserta #rembugdesa

Peserta #rembugdesa

Peserta #rembugdesa

Para Pegiat Desa bersama Direktur PANDI

Para Pegiat Desa bersama Direktur PANDI

Peserta #rembugdesa

Peserta #rembugdesa

kesan pesan di #rembugdesa mewakili Kabupaten Banyumas

kesan pesan di #rembugdesa mewakili Kabupaten Banyumas